LPD Desa Adat Bualu Menerima Kunjungan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus, Bertemakan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Local Wisdom

Bali memang memiliki daya tarik sendiri dimata wisatawan, mulai dari tradisi, budaya, sosial hingga sistem pengelolaan keuangannya. Berbicara tentang sistem pengelolaan keuangan, Bali memiliki sebuah lembaga perkreditan desa atau LPD yang terbukti membantu masyarakat dalam memutar roda perekonomian daerah di Bali. LPD adalah lembaga keuangan berbasis komunitas adat di Bali berdasarkan ajaran Agama Hindu, yang dimana spirit atau roh dari sebuah LPD itu sendiri berasa dari desa adatnya itu sendiri dan berpedoman pada implementasi  dari nilai – nilai budaya bali yang ter-combine dengan sistem tata kelola keuangan pada umumnya.

Hal tersebut menjadi daya tarik sendiri, khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Institut Agama Islam Negeri Kudus ingin melihat lebih dekat bagaimana tata kelola keuangan yang berbasis local wisdom atau kearifan lokal di salah satu Lembaga Perkreditan Desa yaitu LPD Desa Adat Bualu.

Baca Juga : Ini Sosok AKBP Bambang Yugo Pamungkas, Kapolresta Denpasar Yang Baru

Dalam kunjungannya pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 bertempat di LPD desa Adat Bualu, rombongan mahasiswa diterima langsung oleh pemucuk atau ketua LPD Desa Adat Bualu yaitu I Made Astika, S.E bersama para staff LPD dan dihadiri juga oleh I Wayan Murdita selaku Bendesa Adat Bualu.

Pemucuk LPD Desa Adat Bualu mengungkapkan, langkah – langkah yang dilakukan untuk tetap menjalin hubungan baik dengan masyarakat tentu tetap mengacu dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku yang selanjutnya mampu bersinergi dengan masyarakat demi keberlangsungan LPD kearah yang lebih baik lagi.

“Harapan kami yang paling besar itu adalah bagaimana menjaga LPD ini tetap eksis di tengah masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan krama desa adat dan mampu memutar roda ekonomi pedesaan, karena pada dasarnya pembentukan sebuah lembaga keuangan desa bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di kalangan krama desa”, ungkap I Made Astika.

Kemudian Bendesa Adat Bualu menyatakan telah membentuk badan pengawas internal di LPD Desa Adat Bualu yang berpegangan pada komitmen pendirian LPD yang berbasis sistem gotong royong dengan selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik, sehingga di masa pandemi sekarang LPD Desa Adat Bualu masih bisa bertahan dan mampu menciptakan inovasi baru yang bisa memenuhi keinginan krama desa adat Bualu.

I Wayan Murdita tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk para mahasiswa dan dosen pendamping dari Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah datang dari jauh ke LPD Desa Adat Bualu, “ Kami berterima kasih kepada Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah hadir pada hari ini, dengan adanya kegiatan ini kita bisa sama – sama saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman dan informasi yang bermanfaat untuk kita semua dan kedepannya kami tetap menginginkan kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara konsisten”, tutupnya.

Dosen pembimbing atau perwakilan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Ibnu Mutaqin, S.E., M.E mengungkapkan alasan pihaknya mendatangi LPD Desa Adat Bualu ialah untuk mempelajari tata kelola keuangan LPD yang berbasi local wisdom atau kearifan lokal, dimana sistem seperti ini jarang atau belum ditemui di daerah lain kecuali di Bali.

Baca Juga : Roh dan Warisan Leluhur dalam Keris Bali

“Kami dari Institut Agama Islam Negeri Kudus, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang kebetulan program studi kami adalah studi perbankan syariah. Kami datang ke Bali dengan beberapa rombongan yang terbagi menjadi 4 kloter menuju beberapa LPD terbesar di Bali, kebetulan rombongan kami mendapat bagian di LPD Desa Adat Bualu ini. Secara sekilas dari beberapa informasi yang saya dapat, LPD Desa Adat Bualu ini adalah salah satu LPD dengan pengelolaan terbaik sehingga dapat bertahan di masa pandemi ini yang telah melanda selama 2 tahun belakangan ini. Dengan itu kami datang kesini ingin mempelajari beberapa hal tentang tata kelola keuangan yang berbasis kearifan lokal di bali”, terang Ibnu Mutaqin, S.E., M.E.

Seperti yang kita ketahui basis perekonomian di bali bergantung pada sektor pariwisata yang di dukung oleh UMKM-nya sendiri, kemudian para pelaku UMKM tersebut banyak yang menjadi nasabah di LPD, hal ini juga menjadi perhatian Ibnu Mutaqin, apakah sistem seperti ini bisa di terapkan di daerahnya yaitu Kudus yang juga terdapat potensi wisata seperti Bali.

“Tentu saja, di daerah kami tidak ada LPD, kami berharap melalui kegiatan ini bisa sharing knowledge atau berbagi pengetahuan, agar bisa kami bawa ke daerah kami dan bisa kami informasikan kepada pemimpin – pemimpin daerah disana, jika ide atau ilmu yang kami bawa dari Bali di setujui penerapannya oleh pemimpin daerah, kami berharap di daerah kami bisa berdiri sebuah lembaga keuangan yang lebih menjurus ke ranah pedesaan atau berbasis local wisdom”, tutupnya. (tmy)