Harus Profesional Demi Membentengi LPD Desa Adat Manggis Sebagai Lembaga Keuangan Adat

Cukup nyaman dengan latar belakang pekerjaan sebelumnya di bidang asuransi, Drs. I Wayan Putra tiba – tiba mendapat tawaran dari Bendesa Adat, sekaligus Ketua Badan Pengawas LPD Desa Adat Manggis, I Wayan Reni untuk menjadi pimpinan LPD Desa Adat Manggis, Kabupaten Karangasem. Awalnya ia masih mencoba mengulur – ngulur waktu, agar pihak desa adat juga mencari kandidat lain selain dirinya, terutama yang belum memiliki pekerjaan.

Selain berpengalaman di bidang keuangan, Drs. I Wayan Putra yang merupakan lulusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) sempat dilema apakah mengikuti lowongan guru kontrak dengan gaji Rp. 700 ribu atau menerima tawaran sebagai pimpinan LPD Desa Adat Manggis, dengan bayaran Rp. 200 ribu. Akhirnya pilihan jatuh pada amanat dan kepercayaan desa adat yang telah ditujukan kepadanya sejak tahun 2002, hingga saat ini.

Tantangan yang dihadapi semenjak bergabung dengan LPD Desa Adat Manggis, pria kelahiran 30 September 1965 ini memang tidak sembarangan, terlebih menjadi seorang pemimpin. Ia mengemban tanggung jawab yang besar, salah satunya membangun kepercayaan masyarakat Desa Adat Manggis untuk menjadi nasabah LPD. Tidak bisa dalam waktu singkat untuk memenuhi syarat tersebut, berbulan-bulan harus turun ke banjar-banjar, karena tiga bulan pun belum cukup untuk mengajak masyarakat. “Setidaknya untuk menabung di LPD Manggis saja, sebagai langkah pertama, namun belum menampakan perubahan” ucapnya.

Agar semakin memaksimalkan kerja, Drs. I Wayan Putra memutuskan untuk merekrut karyawan, semenjak itulah mulai ada tanda – tanda masyarakat tersentuh hatinya dan secara perlahan bergabung dengan LPD Desa Adat Manggis. Tak sampai di sana upaya Drs. I Wayan Putra, ia juga menerapkan sistem operasional secara transparan dengan membeli program IT di tahun 2005, saat aset di angka Rp. 500 juta. Tak sia-sia, masyarakat pun merespon dengan semakin bertumbuhnya kepercayaan dalam pengelolaan keuangan mereka di LPD Desa Adat Manggis.

Aset yang kembali bertambah, di angka Rp. 3,7 miliar, keberanian Drs. I Wayan Putra berlanjut dengan membangun gedung operasional sendiri untuk LPD Manggis. Ditambah dengan produk – produk yang ditawarkan berupa tabungan, maupun kredit, program undian hadiah, dana untuk ngaben masal dan yang paling ditunggu – tunggu masyarakat adalah program tirta yatra setiap tahun, yang tak hanya mengunjungi pura di daerah Bali, tapi juga di luar pulau. Kesuksesan program ini puncaknya di tahun 2016, LPD Desa Adat Manggis yang membawahi 14 banjar ini, bisa memberangkatkan masyarakat Manggis, hingga mencapai 20 bus.

Siap dengan Dana Likuiditas saat Pandemi.
Drs. I Wayan Putra merupakan anak pertama dari lima bersaudara dilahirkan dari ayah sebagai sopir, dan ibu bekerja sebagai pedagang. Perbedaan usia yang cukup signifikan diantara saudaranya, membuat bekal pendidikan tidak sama rata, ditambah faktor saat ibunya mulai sakit-sakitan, jadinya hanya ia yang sampai di bangku kuliah, sedangkan semua adik – adiknya hanya sampai SMA.

Mengenang masa kecilnya lebih dalam, Drs. I Wayan Putra dan adik-adiknya sangat sering membantu ibunya membuat rempeyek yang akan dijual seperti mencari bahan kayu bakar di tegalan, namun aktifitas belajar tak pernah terganggu karena orangtua juga terus mendukungnya agar giat belajar. Khususnya dari sosok ibu yang begitu dekat dengannya, memberikannya nasehat sebagai anak pertama agar ia memberikan dukungan dan semangat kepada semua adik – adiknya, meski mereka tak mengenyam pendidikan sampai di sarjana. Astungkara kini apa yang menjadi pesan tersebut, sudah terealisasi cukup baik, masing-masing dari mereka telah memiliki pekerjaan, yang mampu membawa perubahan dan kemandirian secara finansial.

Drs. I Wayan Putra sendiri, telah sukses memegang jabatannya di LPD Desa Manggis hingga terus eksis, sampai menemui wabah tak terduga, virus Covid-19 yang sejak tahun 2019 memasuki wilayah Bali. Sebagai salah satu syarat sebagai lembaga keuangan, LPD Desa Adat Manggis telah menyiapkan dan menjaga dana likuiditas hingga 30% yang dipercayakan pada Bank BPD Bali Capem Candidasa dan kas Ulakan, hanya saja tak bisa dipungkiri untuk kredit terkena dampak. Sebagai pimpinan, ia berupaya berlaku bijak, dengan memberikan keringanan kepada krama, dimana penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan cara kekeluargaan. Terlebih 50% lebih kredit telah terserap ke sektor pariwisata. Krama yang ingin membayar kredit bisa bayar bunga atau dibagi antara pokok dan bunga kredit.

Kini aset yang dimiliki LPD Manggis, masih dalam kondisi pandemi berada di atas angka Rp 40 miliar. Pencapaian ini patut disyukuri, setelah pariwisata mulai dibuka, krama diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kemampuan serta meningkatkan peran serta dalam memanfaatkan produk – produk di LPD Desa Adat Manggis. Koordinasi dengan badan pengawas pun imbang, karena di tengah pandemi dituntut kerja yang lebih ekstra agar LPD tetap bertahan dan makin eksis mensejahterakan ekonomi masyarakat di lingkungan desa adat. Berharap masyarakat semakin meningkatkan perannya dalam memanfaatkan produk-produk LPD, sebab berkembangnya LPD berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan krama dan pembangunan di Desa Adat Manggis.

Sebagai ucapan terima kasih, atas kerja keras pihak yang telah mendukung LPD Manggis sampai saat ini, salah satunya Prajuru Adat, Badan Kerja Sama LPD (BKS LPD) menggelar pertemuan tiga bulan sekali yang membahas tentang pentingnya perarem di LPD untuk melindungi Prajuru LPD dari permasalahan hukum melainkan bisa diselesaikan secara musyawarah, apalagi desa adat memiliki wewenang penuh dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Tak hanya LPD Manggis, 19 LPD lainnya di Kabupaten Karangasem, khususnya Kecamatan Manggis, diharapkan semakin merapatkan barisan demi ajegnya LPD. Pertemuan yang dilakukan di LPD Manggis, diharapkan segera berkelanjutan dengan pertemuan – pertemuan lainnya yang dilakukan di LPD lain. Agar kedepannya LPD sebagai soko guru perekonomian desa adat tak hanya sebagai formalitas, namun sebagai lembaga yang wajib dihadirkan di masing-masing desa, tapi diikuti dengan kualitas dalam pelayanan profesional kepada masyarakat dan menjaga seluruh sistem agar bekerja sesuai pengawasan. Serta membentengi LPD dengan perarem, agar semakin memperkuat keberadaan lembaga desa adat ini.